Indonesia kaya akan SDA (Sumber Daya Alam), SDM (Sumber Daya Manusia), dan SDB (Sumber Daya Budaya). Hal itulah yang selalu dipetuahkan oleh para guru geografi saya sejak SD hingga SMA. Mendengar retorika tersebut, tentulah saya sangat bangga menjadi warga negara Indonesia. Tetapi, kini rasa bangga itu mulai menipis. Bukan karena saya telah lulus SMA dan tidak belajar geografi lagi melainkan saya miris melihat realita yang ada. Ternyata, jumlah penduduk miskin di Indonesia hampir mencapai 40 juta orang.
Aneh bin ajaib. Logikanya, jika negara kita sudah kaya akan 3 S (SDA, SDM, SDB) maka angka kemiskinan tidak akan membengkak. Mungkin logika adalah hal yang tabu jika membicarakan kemiskinan di negeri ini. Berbicara kemiskinan adalah berbicara ilmu sosial bukan ilmu eksak yang selalu ingin yang pasti-pasti saja. Jadi, logika tidaklah begitu penting
Jika demikian, marilah kita mengkaji ulang pernyataan di atas untuk mencari hubungannya dengan kemiskinan. Indonesia kaya akan SDA, baik yang tersembunyi di bawah laut hingga tersembunyi di bawah tanah. Jadi, tidak tertutup kemungkinan juga tersembunyi di perut para busung lapar di NTT dan NTB. SDM Indonesia melimpah ruah, apalagi SDM yang bertitel “pengangguran”. SDB Indonesia pun beraneka ragam dan memiliki nilai keunikan. Ingat, sikap “nrimo” juga termasuk budaya yang unik, “nrimo” kemiskinan sebagai nasib…
Kemiskinan notabene merupakan masalah sosial yang bersifat makro. Oleh karena itu, para teoritis mengajukan dua teori tentang kemisiknan, yaitu Teori Neo-Liberlal dan Teori Demokrasi-Sosial. Teori Neo Liberal menyerukan bahwa komponen dari sebuah masyarakat adalah kebebasan individu. Para pendukung teori ini berargumen kemisikinan adalah persoalan individual yang disebabkan oleh kelemahan-kelemahan dan/atau pilihan-pilihan individu yang bersangkutan. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain lemahnya pengaturan pendapatan dan lemahnya kepribadian (malas, pasrah, bodoh). Strategi penanggulangan kemiskinan yang dipakai adalah bersifat “residual” sementara dan hanya melibatkan keluarga, kelompok-kelompok swadaya atau lembaga-lembaga keagamaan. Misalnya, penyaluran pendapatan terhadap orang miskin secara selektif, program jaringan pengaman sosial (JPS), memberi pelatihan keterampilan pengelolaan keuangan melalui inisiatif masyarakat dan LSM.
Di kubu lain, Teori Demokarasi-Sosial memandang kemiskinan bukan persoalan individual melainkan struktural. Kemiskinan disebabkan oleh adanya ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakat akibat tersumbatnya akses-akses kelompok tertentu terhadap berbagai sumber-sumber kemasyarakatan. Singkatnya, penyebab kemiskinan adalah ketidakadilan sosial. Menurut pandangan teori ini, strategi penanggulangan kemiskinan haruslah bersifat institusional (melembaga). Misalnya, penyaluran pendapatan dasar secara universal, perubahan fundamental dalam pola-pola pendistribusian pendapatan melalui intervensi negara dan kebijakan sosial.
Berpijak pada kedua teori di atas, rasanya sebagian besar masyarakat akan menunjuk Teori Demokarasi-Sosial yang tepat untuk menggambarkan potret kemiskinan di Indonesia. Dengan kata lain, pemerintahlah yang salah. Apalagi setelah pemerintah menetapkan kebijakan menaikkan harga BBM belakangan ini. Kebijakan ini dinilai tidak memihak pada kaum misikin karena kenaikan harga BBM dalam negeri berimplikasi pada kenaikan harga bahan-bahan kebutuhan pokok, sementara daya beli sebagian besar masyarakat masih rendah, terutama kelompok masyarakat kurang mampu. Bahkan, disinyalir kebijakan ini telah menciptakan keluarga miskin baru.
Lantas, apakah kita akan memvonis kemiskinan di negeri ini adalah 100% kemiskinan struktural? Tunggu dulu! Marilah kita sebagai masyarakat juga introspeksi. Etos kerja manusia Indonesia jauh lebih rendah dibanding negara-negara lain. Dan, tidak sedikit dari kita yang berjiwa “nrimo” alias pasrah. Sifat-sifat ini juga turut andil sebagai faktor penyebab kemiskinan.
Dirumuskan secara tajam maka dapat dikatakan bahwa potret kemiskinan di negeri ini merupakan gandengan antara paradigma Neo-Liberal dan Demokrasi-Sosial. Jadi, pengentasan kemiskinan di Indonesia akan lebih efektif dengan memadukan strategi penanggulangan dari kedua teori tersebut.
0 komentar:
Posting Komentar